Fraksi Gabungan DPRD Surabaya Tolak Raperda Perubahan Nama Jalan di Surabaya

Berandakota.com, Surabaya – Pandangan Fraksi Gabungan Handap (Hanura, NasDem, PPP) DPRD Kota Surabaya secara tegas menolak Raperda tentang Perubahan Nama Jalan Dinoyo dan Gunungsari. Penolakan itu didasarkan pada tiga aspek yakni, historis, administrasi, dan kepatutan.

“Fraksi kami tetap meminta agar pembahasan Raperda ini nanti tidak serta merta mengabaikan adanya persoalan tersebut, karena masalah ini sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” kata Vinsensius Awey, Juru bicara Fraksi Handap, Selasa (29/5/2018).

Awey menjelaskan, kedua jalan ini adalah bagian dari jaringan jalan antar kota tertua di Indonesia, jalan tersebut sudah ada sejak dua abad silam dan melekat di ingatan kolektif publik.

“Pada tahun 1809-1811, Gubernur Hindia Belanda Willem Herman Daendels membangun jalur pos yang menghubungkan Anyer-Panarukan. Saat menembus Surabaya, jalan itu melalui desa Dinoyo. Sedangkan Gunungsari adalah percabangannya. Dua jalan ini adalah satu rangkaian,” jelasnya.

Di Dinoyo ada makam keramat yang biasa disebut Mbah Cagak Joyo Prawiro Dinoyo yang di yakini sebagai perwira perang masa akhir kerajaan Majapahit, bahkan ada yang menyampaikan masih satu rangkaian dengan sejarah Sunan Bungkul.

“Soal ini, mari kita perdalam lagi. Sebab kelemahan sejarah nusantara memang miskin literatur,” ujarnya.

Heroisme di Jalan Gunungsari tidak kalah hebat. Daerah ini menjadi pertahanan terakhir pasukan republik. Melalui jalan Gunungsari, sekutu meringsek ke arah barat. Sejarah mencatat, jika Jalan Gunungsari berhasil dikuasai, maka arah Surabaya Barat akan dikuasai sekutu.

“Puncaknya, perang sengit pada 28 November 1945, rakyat menyerbu dari bukit-bukit yang sekarang menjadi Yani Golf. Menghadang konvoi pasukan dari Wonokromo melewati Jalan Gunung Sari. Jalan Gunung Sari menjadi tempat penentuan dikala itu,” kata Awey.

Selain aspek sejarah, pertimbangan administrasi penduduk setempat. Setiap ada perubahan nama jalan, selalu berdampak pada perubahan administrasi masyarakat.

“Bagaimanakah kesiapan perubahan identitas dari sisi administratif apakah masyarakat akan direpotkan dari sisi waktu dan materi dengan bergantinya Kartu Identitas KTP dan KK serta dokumen penting lainnya, sehingga perlu ada antisipasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.

Dari aspek kepatutan juga harus menjadi catatan. Pemkot didorong untuk selalu memerhatikan nilai-nilai dan keinginan yang ada di masyarakat. Apalagi, Pemkot masih belum mengetahui apakah perubahan nama jalan itu menjadi kebutuhan masyarakat.

“Kalau hanya untuk memperbaiki relasi antara Pemprov Jatim dan Jabar, bisa dicarikan alternatif lokasi jalan di kawasan pengembangan yang mana nama-nama jalan di kawasan tersebut masih memungkinkan dirubah sebagai contoh: Jalan Boulevard kawasan  Bukit Darmo JLLB, atau JLLT yang kecil,” jelasnya. (Rus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *