Tolak MD3, Mahasiswa Duduki Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo

Berandakota.com, Sidoarjo – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo (SOMASI) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Sidoarjo. Mereka dengan tegas menolak pasal-pasal kontroversi dalam Revisi UU MD3.

Menurut Korlap Aksi, Mohammad Zakariya Dhimas Pratama, dengan diberlakukannya hasil RUU MD3 sejak 14 Maret 2018 kemarin, merupakan upaya yang dilakukan golongan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membungkam sebuah  demokrasi, dan menjadikan wakil rakyat sebagai superbody anti kritik.

“Tanggal 14 Maret, tepat terhitung 30 hari setelah pengesahan Revisi UU MD3 dalam sidang paripurna. Tanggal berlaku dan mengikatnya UU MD3 dengan atau tanpa ditandatangani presiden RI merupakan upaya pembungkaman terhadap Demokrasi di Indonesia,” ungkap Zakariya dalam orasinya, Kamis, 15 Maret 2018.

Lebih lanjut, dia menerangkan ada dua Marwah yang tidak bisa lepas dari demokrasi. Yakni kebebasan/persamaan (freedom lequality) dan Kedaulatan Rakyat (people overeignity). Nah, dalam revisi UU MD3 ada tiga pasal yang menjadi kontroversi dikalangan masyarakat.  Pengesahan tersebut dirasa mampu mengikis demokrasi yang ada di Indonesia.

Dalam pasal 73 tentang pemanggilan pihak-pihak ke DPR, dan ayat 4 huruf (b) dimana kepolisian wajib mengikuti perintah DPR dalam melakukan pemanggilan paksa serta ayat 5 kepolisian berhak melakukan penahanan. Sedangkan pasal 122 huruf (k), pengkritik DPR bisa dipidana melalui keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Serta pasal 245 tentang mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum, dimana setiap anggota DPR yang mendapat panggilan dari aparat penegak hukum harus mendapat persetujuan Presiden RI yang sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD.

“Ini jelas, membuat DPR menjadi superbody dan anti kritik serta sulit disentuh dengan hukum. Seharusnya, dia bisa menjembatani atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Bukan melakukan upaya pembungkaman. Apalagi enggan dikritik,” katanya.

Pihaknya menegaskan akan tetap menolak implementasi pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, pasal 122 huruf (k), serta pasal 245 ayat (1) RUU MD3. Bahkan, mereka juga menyayangkan sikap DPR yang tidak menghormati masukan-masukan dari masyarakat.

“Kami menuntut agar, DPR mencabut pasal kontroversi RUU MD3 dengan alasan menguatkan demokrasi rakyat. Dan mendesak presiden menerbitkan Perppu pengganti RUU MD3,” tegasnya.

Dalam aksi demo Somasi di Gedung DPRD Sidoarjo, sempat terjadi kericuhan mahasiswa dengan aparat kepolisian. Mereka mengecam atas tindakan wakil dewan yang enggan menemui demonstran.

Tak hanya itu, puluhan mahasiswa yang berhasil masuk ke Gedung DPRD Sidoarjo tersebut sempat kecewa lantaran sebelumnya tidak ada satupun anggota didalam ruangan. Sehingga terjadilah orasi digedung Paripurna.

Meski begitu, selang beberapa waktu, satu persatu anggota DPRD mau menemui kalangan demonstran untuk dialog.Syai

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *