Pj Wali Kota Kotamobagu Abdullah Mokoginta Hadiri Kornas Kesiapan Kada Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak 2024
BERANDAKOTA – Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., turut menghadiri kegiatan Koordinasi Nasional (Kornas) terkait Kesiapan Kepala Daerah (Kada) dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia ini digelar di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2024).
Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah memastikan netralitas ASN tetap terjaga guna meningkatkan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, S.H., LL.M., beserta para anggota Bawaslu, hadir dalam pertemuan ini, bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hm., serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta anggota Bawaslu dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Salah satu agenda penting dalam acara tersebut adalah pembacaan Deklarasi Kepala Daerah untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024. Deklarasi ini dibacakan oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pj. Bupati Biak Numfor, dan Pj. Wali Kota Palembang.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, telah menegaskan kepada seluruh ASN, Sangadi, Lurah, serta perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik selama masa pemilihan berlangsung. Penegasan ini dianggap penting untuk menjaga integritas pemerintahan serta membangun kepercayaan publik dalam pelaksanaan Pilkada yang bersih dan adil.
Dengan langkah ini, Abdullah Mokoginta berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam menciptakan pemilu yang jujur dan transparan, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. ***