Pansus DPRD Bolmong Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Bersama Sejumlah OPD

0 117

Bolmong, Berandakota — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bolmong. Rapat tersebut digelar dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, bertempat di ruang Paripurna DPRD Bolmong, Kamis (10/4/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus DPRD Bolmong, Masri Daeng Masenge didampingi Wakil Ketua Fitri Koagow dan para anggota Pansus lainnya, yakni Ratna Rahman, Supandri Damongalad, Randi Nabingkalon, Hetmanto Manggo, dan Etin Raden Mokodompit.

Adapun OPD yang hadir dalam rapat kali ini meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Pariwisata.

Ketua Pansus, Masri Daeng Masenge, mengatakan bahwa pembahasan LKPJ ini akan dilaksanakan selama sekitar dua minggu atau sepuluh hari kerja. Ia berharap seluruh pimpinan OPD yang menjadi mitra kerja DPRD dapat hadir secara aktif dalam pembahasan tersebut.

“Ini penting, karena bagian dari tugas DPRD dalam mengawasi operasional eksekutif,” tegas Masri.

Sementara itu, anggota Pansus, Supandri Damongalad, menjelaskan bahwa pihaknya fokus pada evaluasi capaian program tahun 2023 dan perkembangannya di tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023–2026 Pemkab Bolmong.

“Dari beberapa dinas terlihat ada yang mengalami peningkatan capaian, namun ada juga indikator yang menurun,” kata Supandri, legislator muda dari PKB.

Menurutnya, Pansus LKPJ kali ini secara detail menelusuri target dan pencapaian program kegiatan OPD. Salah satu indikator penting yang diperhatikan adalah pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rapat ini menjadi langkah strategis DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.