Bawaslu Sulut Gelar Rakor Evaluasi Bersama Stakeholder se-BMR untuk Pengawasan Pilkada 2024
Berandakota, Kotamobagu –Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Dukungan Sekretariat Bersama Stakeholder Kabupaten/Kota se-Bolaang Mongondow Raya, dalam rangka fasilitasi pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (16/04/2025) di Gereja Musafir GMIBM, Kelurahan Genggulang, Kota Kotamobagu.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut, Aldrin Arthur Christian, SSTP. Dalam sambutannya, Aldrin menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu, stakeholder daerah, dan elemen masyarakat dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan memastikan integritas seluruh tahapan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pengawasan Pilkada tidak hanya bertumpu pada kerja Bawaslu semata, tetapi memerlukan dukungan semua pihak, termasuk stakeholder dan elemen masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengawasan berjalan terstruktur, sinergis, dan responsif terhadap dinamika yang ada di lapangan,” ujarnya.
Sejumlah narasumber turut hadir dan memberikan materi serta pandangan dalam kegiatan tersebut, antara lain Ketua DPC GAMKI Kotamobagu Meivira Tampongangoi, Komisioner KPU Kota Kotamobagu Ivan Tandju, mantan Ketua Bawaslu Kotamobagu Musli Mokoginta, dan aktivis demokrasi Amaludin Bahansubu. Mereka menyampaikan berbagai strategi dan refleksi untuk memperkuat pengawasan terhadap pembentukan badan ad-hoc dan pelaksanaan tahapan Pilkada secara umum.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang hadir, seperti GAMKI, GMNI, HMI, PMII, dan Muhammadiyah. Partisipasi aktif mereka menjadi bukti nyata komitmen publik dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan berintegritas di tingkat lokal.
Melalui forum ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berharap seluruh pihak dapat mengambil peran aktif dalam menciptakan Pilkada yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. (Fjr)