Berandakota, KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu terus mematangkan kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, di ruang Sekda, Selasa (18/11/2025).
Sekda menyampaikan bahwa Rakor tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu untuk mempercepat langkah seluruh unsur terkait dalam mendukung program nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Sesuai petunjuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, kami segera melaksanakan rapat koordinasi dengan perwakilan BGN di Kota Kotamobagu, serta pihak Polres Kotamobagu dan Kodim 1303 BM,” ujar Sofyan.
Kotamobagu Targetkan 11 SPPG Sebagai Dapur MBG
Rakor memfokuskan evaluasi pada progres dan kesiapan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang akan bertindak sebagai dapur pelaksana MBG di tingkat daerah. Kota Kotamobagu menargetkan menghadirkan 11 SPPG yang tersebar di empat kecamatan.
“Di rapat ini kita melihat sejauh mana progres dan kesiapan SPPG. Ditargetkan Kotamobagu memiliki sebelas SPPG yang tersebar di empat wilayah kecamatan. Yang siap di-launching pada Kamis, 20 November, adalah SPPG di Kelurahan Kotobangon. Diharapkan setiap SPPG dapat mendistribusikan MBG untuk 2.500 hingga 3.000 sasaran,” jelasnya.
TNI–Polri Siap Kawal Pelaksanaan
Sekda juga mengapresiasi kesiapan jajaran TNI–Polri yang ikut mendukung percepatan program tersebut.
“Dari Polres dan Kodim, progres kesiapan sudah mencapai 80 persen. Untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat dalam hal ini BGN, kami memastikan percepatan tetap berjalan. Selain melihat progres, kami juga mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat melakukan intervensi sesuai kewenangan,” tandasnya.
Satgas MBG Telah Terbentuk
Sekda memastikan bahwa Satgas MBG Kota Kotamobagu telah terbentuk, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu dengan dukungan lintas perangkat daerah sebagai anggota.
“Satgas sudah terbentuk, diketuai Wakil Wali Kota, dengan anggota dari lintas perangkat daerah. Kami menilai kewenangan tiap perangkat daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, dan perdagangan, untuk memberikan dukungan. Termasuk menganalisis kesiapan bahan baku bagi sebelas SPPG tersebut,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Nasli Paputungan, perwakilan Polres Kotamobagu, perwakilan Kodim 1303 BM, Ketua Tim BGN Kotamobagu, serta kepala OPD terkait. ***