Berandakota Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mendorong implementasi Sistem Keuangan Desa sebagai instrumen digital dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Saat ini, pemerintah desa di wilayah Kota Kotamobagu mulai mempersiapkan pembuatan akun serta kebutuhan teknis lainnya sebagai bagian dari penerapan sistem tersebut. Langkah ini menjadi tahap awal menuju pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi secara digital.
Weny Gaib menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
“Penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa merupakan langkah penting dalam memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Tahun ini kami berharap implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa sudah harus mulai terealisasi,” ujar Wali Kota, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, penerapan transaksi non tunai melalui sistem tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan desa.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sahaya Subagio Mokoginta, menjelaskan bahwa melalui Sistem Keuangan Desa seluruh proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.
“Dengan adanya Sistem Keuangan Desa, seluruh proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Ini tentu akan mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan yang lebih tertib dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah desa agar implementasi sistem tersebut berjalan optimal.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintahan Rendy Virgiawan Mangkat dalam mendorong transformasi digital hingga ke level pemerintahan desa.
“Ke depan kita tidak hanya fokus pada pengelolaan keuangan desa melalui sistem digital. Pemerintah daerah juga akan mendorong pengembangan desa digital yang lebih luas meliputi digitalisasi pelayanan administrasi desa, penguatan sistem informasi desa, transparansi data pemerintahan desa, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif bagi masyarakat,” tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu, Chelsia Paputungan, memastikan implementasi sistem tersebut segera diterapkan di seluruh desa.
“Sekarang ini beberapa desa sedang membuat akun di Bank SulutGo, dan diwajibkan seluruh desa sudah harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan digital ini,” ujarnya. ***