Berandakota Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian serius terhadap sejumlah indikator pembangunan yang dinilai masih perlu diperkuat menjelang penyusunan arah kebijakan tahun 2027, Kamis (05/03).
Beberapa indikator yang menjadi sorotan antara lain tingkat pengangguran terbuka yang masih berada sedikit di atas target, angka kemiskinan yang perlu terus ditekan, serta kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang belum mencapai sasaran yang ditetapkan.
Selain itu, indikator tata kelola pemerintahan seperti nilai Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembangunan Zona Integritas juga dinilai masih membutuhkan penguatan.
Dalam forum pembahasan arah pembangunan daerah, Sofyan Mokoginta menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah pilar utama pembangunan tahun 2027.
Salah satu prioritas utama adalah pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai strategi mendorong pertumbuhan UMKM serta pelaku usaha agar menjadikan budaya daerah sebagai nilai tambah ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penyelenggaraan festival budaya dan ruang ekspresi bagi generasi muda guna memperkuat kebanggaan terhadap identitas daerah sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Pilar lainnya adalah pemberdayaan sosial yang mencakup penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, percepatan penurunan kemiskinan, penanganan stunting, pencegahan konflik sosial, penguatan ketahanan keluarga, serta moderasi beragama melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat.
Di sektor pelayanan dasar, Pemkot Kotamobagu menargetkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
Menutup sambutannya, Sekda menegaskan bahwa tantangan fiskal ke depan tidak ringan sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan efisien.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap forum konsultasi publik tersebut menghasilkan masukan konstruktif yang berbasis data dan solusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Saya berharap melalui forum ini seluruh peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data dan solutif. Mari kita rumuskan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.***