Sekda Kotamobagu Terima Tim Audit BPK Sulut, Audit Rinci Pengelolaan Keuangan 2025 Resmi Dimulai
Berandakota, Kotamobagu — Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta menerima kunjungan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan audit rinci terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (6/4/2026) di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu. Dalam kunjungan itu, Ketua Tim bersama anggota BPK RI secara resmi menyampaikan dimulainya tahapan audit rinci kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu Rahfan Mokoginta menjelaskan bahwa audit rinci tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan lanjutan setelah penyerahan LKPD unaudited Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara.
“Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan audit rinci oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim bersama anggota BPK RI menyampaikan secara resmi kepada Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu terkait dimulainya tahapan audit rinci,” ujarnya.
Ia menambahkan, audit rinci akan berlangsung mulai 6 April hingga 5 Mei 2026.
“Audit rinci di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dilaksanakan mulai tanggal 6 April hingga 5 Mei 2026, dimana kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan setelah diserahkannya LKPD unaudited Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu,” tambahnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Kotamobagu siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran proses audit tersebut.
“Pemerintah Kota Kotamobagu siap mendukung kelancaran proses audit rinci ini sebagai bentuk komitmen terhadap terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Pelaksanaan audit ini menjadi bagian penting dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kotamobagu. ***