BERANDAKOTA – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kota Kotamobagu menanggapi isu mengenai gaji dan dana operasional yang belum dibayarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kotamobagu. Dalam pernyataan resminya, kedua belas anggota Panwascam membantah tuduhan bahwa Bawaslu menghambat pencairan dana tersebut.
Ketua Panwascam Kotamobagu Timur, Aly Majaan, SE, menegaskan bahwa tuduhan terhadap Ketua Bawaslu Kotamobagu, Yunita Mokodompit, adalah tidak berdasar. “Ini tuduhan yang sangat keji. Kami semua tahu bahwa ketua selalu berupaya mengawal hak-hak kami agar tersalurkan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Henratno Pasambuna, S.Hut, M.Si, Ketua Panwascam Kotamobagu Utara, yang menegaskan bahwa berita yang beredar jauh dari fakta. “Kami memahami adanya persoalan internal dalam pergantian Koordinator Sekretariat, tetapi ketua selalu berkoordinasi dengan kami untuk memastikan semua hak terpenuhi,” jelasnya.
Tara Manoppo, Ketua Panwascam Kotamobagu Barat, juga memberikan dukungan dengan menekankan transparansi Bawaslu di bawah kepemimpinan Yunita Mokodompit. “Meskipun ada kendala terkait pergantian Koordinator Sekretariat, kami tetap bekerja secara profesional. Semua hak yang sempat tertahan langsung diproses setelah masalah tersebut teratasi,” ungkapnya.
Irwin Mokoagow, Ketua Panwascam Kotamobagu Selatan, menambahkan bahwa Ketua Bawaslu selalu berupaya memenuhi hak-hak mereka dan memahami kondisi yang ada di sekretariat.
Sementara itu, Yunita Mokodompit menjelaskan situasi yang dihadapi, menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam peralihan koordinator sekretariat. “Sejak adanya koordinator baru, kami sudah menekankan agar hak-hak Panwascam dan PKD segera diproses, meskipun ini seharusnya masih menjadi tanggung jawab sekretariat yang lama,” jelasnya.
Yunita memastikan bahwa dirinya memahami tekanan kerja dan selalu berupaya mendukung jajaran ad hoc. “Saya berasal dari bawah dan tahu betul kondisi teman-teman di Panwascam. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memproses seluruh hak jajaran kami agar tidak menghambat kinerja pengawasan,” tutupnya.***