BERANDAKOTA – Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., melakukan peninjauan infrastruktur dan fasilitas umum di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, pada Jumat, 1 November 2024. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan masyarakat setempat.
“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan beberapa malam lalu dengan masyarakat, tokoh masyarakat, generasi muda, dan anggota dewan dari Kelurahan Kotobangon, baik yang di Kotamobagu maupun Sulawesi Utara,” ujar Abdullah Mokoginta.
Dengarkan Aspirasi Warga
Selain meninjau kondisi infrastruktur, Pj Wali Kota juga mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga.
“Banyak aspirasi yang perlu kami tindak lanjuti. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan lapangan sebagai dasar untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, prosesnya tetap mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musrenbang,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menentukan skala prioritas karena keterbatasan anggaran. “Rata-rata semua yang kami lihat memang perlu dilaksanakan, tetapi ada kebutuhan yang harus diprioritaskan. Kami akan upayakan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat untuk mengawal aspirasi ini,” tambahnya.
Partisipasi Stakeholder
Peninjauan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya:
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hj. Haslinda Rotinsulu, S.E.
Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Suryadi Baso, S.P., M.E., dan Deddy S. Pontoan.
Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
Ketua LPM Kelurahan Kotobangon, Kurniawan Mokodompit.
Pemerintah Kelurahan Kotobangon, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kelurahan Kotobangon.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan wakil rakyat dalam merumuskan solusi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Kotamobagu Timur.
Dengan peninjauan ini, Pj Wali Kota Abdullah Mokoginta berharap aspirasi masyarakat dapat diakomodir secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan prioritas pembangunan daerah. “Kami akan terus berkomitmen untuk mengupayakan solusi terbaik demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.