BERANDAKOTA— Prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh Pemerintah Kotamobagu. Kali ini, Pemkot Kotamobagu di bawah kepemimpinan Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat atas prestasi sebagai Kota dengan Capaian Respons Rate Melebihi Target dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020, Kamis (3/9).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kotamobagu, Didik Tjahjawinadi, kepada Wali Kota Tatong Bara yang bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota.
Usai menerima penghargaan tersebut, wali kota menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPS atas penghargaan yang diberikan, termasuk telah memberikan informasi kepada pemerintah untuk ikut serta di dalamnya.
“Hari ini Kota Kotamobagu mendapatkan penghargaan dari BPS RI, yang mana Kotamobagu adalah salah satu dari empat daerah di Sulawesi Utara yang melampaui target nasional. Kotamobagu yang targetnya 10%, mencapai 39% pada sensus penduduk online,” ungkap wali Kota.
Ia juga berharap, agar program sensus online ini terus digelorakan. “Mengingat pentingnya data tersebut, maka kepada sangadi dan lurah, terlebih khusus para camat untuk bisa mendaftarkan lewat online setiap Kepala Keluarga serta jumlah keluarga yang ada di wilayahnya masing-masing. Semoga BPS dan Pemerintah Kotamobagu dapat terus bekerjasama agar capaiannya bisa 100%,” harapnya.
Sementara itu Kepala BPS Kotamobagu, Didik Tjahjawinadi, mengatakan penghargaan ini diberikan oleh BPS Pusat kepada pemerintah daerah yang capaian sensus penduduk online-nya melebihi target. “Di sini kita memiliki target awal 10% pada sensus penduduk online di bulan Februari sampai Mei, kemudian kami menghubungi ibu Wali Kota untuk membantu, dan atas upaya ibu Wali Kota kita bisa mencapai 39,68% dari ranking besarnya persentase. Kotamobagu ada di urutan ke empat se- Sulawesi Utara,” jelas Didik.
Didik juga menerangkan, saat ini capaian 61% sementara berjalan yang dimulai pada 1 sampai 30 September dengan tetap berkoordinasi kepada pemerintah daerah. “Sebelum petugas turun ke lapangan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, yakni RT yang nantinya akan memberikan petunjuk dimana rumah tangga yang harus dikunjungi. Saya berharap agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengingat data kependudukan ini akan digunakan untuk kepentingan daerah dan merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan satu data Indonesia,” ungkapnya. (esgeEm)