indnesianews.id
BERANDAKOTA-Di sela-sela harapan berakhirnya pandemi di negeri ini, beredar isu yang menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapus mata pelajaran sejarah di SMK. Sedangkan untuk SMA, sejarah akan menjadi mata pelajaran pilihan atau tidak wajib.
Konon, rencana ini terkait dengan upaya menyederhanakan kurikulum yang kini tengah digodok Kemendikbud.
Isu ini kemudian memantik reaksi masyarakat. Sejarah, bagi mereka, terlalu penting untuk diabaikan. Ia adalah bahan dasar pembentuk identitas nasional; sarana untuk membentuk ingatan kolektif sebagai satu bangsa.
Tapi di sini, saya kira problemnya bukan apakah akan dihapus atau tidak pelajaran sejarah di sekolah. Tapi apakah selama ini pelajaran sejarah di sekolah sudah diajarkan dengan benar atau tidak; sudah menarik atau membosankan.
Beberapa hari lalu, Amin Mudzakkir, peneliti LIPI, menulis status agak panjang soal ini di akun facebooknya. Bagi dia, pelajaran sejarah di Indonesia tidak menarik. Mengapa? Karena sejak awal, ia hanya dijadikan pelayan nasionalisme.
Lalu apa yang salah dengan nasionalisme, bukankah nasionalisme itu baik untuk menjaga kasatuan? “Pada dasarnya tidak salah,” tulisnya, “Namun karena pemahamanya sangat sempit, nasionalisme menjadi moralistik. Makanya pelajaran sejarah di Indonesia hampir tidak ada bedanya dengan moral Pancasila atau bahkan agama”.
Untuk banyak hal saya sepakat dengan Amin Muzakkir. Pelajaran sejarah selama ini tidak benar-benar netral, kabur, bahkan dibatasi untuk diketahui. Ia disaring sedari dulu demi kepentingan penguasa. Bisa dihitung dengan jari orang yang tahu sejarah Islam Politik atau Komunisme di negeri ini. Bahkan yang lebih parah banyak orang membenci tanpa mengetahuinya.
Lalu bagaimana dengan dalih bahwa sejarah adalah identitas bangsa? Bagaimana nasib karakter pemuda kita jika pelajaran sejarah dihapus? Kita tak perlu terburu-buru menjawab pertanyaan ini.
Pertama-tama yang perlu kita pertanyakan adalah, identitas dan karakter bangsa seperti apa yang terbentuk jika negara masih mengkriminalisasi buku sejarah versi lain? Apakah bangsa yang besar adalah bangsa yang dilarang mengakses segala jenis pengetahuan? Bagi saya, tak ada bangsa yang bisa menjadi besar jika tujuanya adalah kemapanan, bukan kebenaran.
Dengan demikian, itulah alasan mengapa nasionalisme–seperti status Muzakkir di atas–disebut bersifat moralistik. Namun bagi saya, kita harus melihat lebih jauh bahwa ada perbedaan intrinsik antara memandang pentingya pelajaran sejarah secara “moralistik” dan memandangnya secara “moral”.
Pertama, pandangan dengan moralistik mengandaikan kepentingan kekuasaan dengan segala instrumennya–militer, pengetahuan, hukum, dan lain sebagainya. Semua instrumen ini menjadi standar sekaligus sensor untuk mereka yang dikuasai. Mereka yang membangkag atau menolak, dengan sendirinya menjadi ancaman bagi kelangsungan tatanan kekuasaan. Kata muzakir, ini adalah moral priayi. Moral penguasa.
Sedangkan memandang sejarah secara moral selalu mengandaikan pada konsistensi kebenaran moral. Bahwa kejahatan–baik dilakuakan di masa lalu atau saat ini–punya bobot yang sama terkait status kejahatnya. Demikian juga, jahat adalah tetap jahat, tak memandang siapapun yang melakukannya. Entah negara entah individu; entah demi kebaikan bersama atau kebaikan sepihak.
Oleh karena itu, terkait wacana dihapus atau tidak diwajibkan pelajaran sejarah di sekolah bukanlah inti masalahnya. Sekali lagi, wajib atau tidak, dihapus atau tidak, tidak menambah atau mengurangi kualitas pelajaran sejarah jika dan hanya jika pelajaran sejarah itu-itu melulu. Apalagi semuanya sudah bias kekuasaan dan membungkam perberdaan dalam diskursus pengetahuan.
Indonesia punya sejarah di mana negara menjadi sedemikian totaliter, sehingga sejarah yang bisa dibaca dan diketahui oleh warga negara hanyalah sejarah versi negara. Saat itu, kebenaran dan kritik begitu langka. Yang sempat mengatakannya harus merenggang nyawa. Dan sampai hari ini, kita tak pernah benar-benar bebas untuk itu.
George Orwell sendiri percaya bahwa status sejarah nyaris selalu ditantang secara radikal oleh totalitarianisme. Dalam Looking Back on the Spanish War, yang ditulis pada tahun 1942, Orwell mengatakan bahwa Perang Saudara Spanyol sebagai konflik pertama era totaliter, dimana pertama kalinya mesin propaganda saingan membuat laporan akurat tentang peristiwa-peristiwa, namun dibungkam sedemikian rupa.
“Saya tahu itu adalah mode untuk mengatakan bahwa sebagian besar sejarah yang tercatat adalah kebohongan,” Demikian tulis Orwell. “Oleh karena itu, saya bersedia percaya bahwa sejarah sebagian besar tidak akurat dan bias, tetapi yang khas di zaman kita sendiri adalah pengabaian gagasan bahwa sejarah dapat ditulis dengan jujur.”
Mengikuti Orwell, apakah kita sebagai bangsa dengan sejarah perjuangan panjang dan melelahkan dapat menulis sejarah kita dengan jujur? Atau kita sedang selalu dalam fase mengupayakannya? Semuanya mungkin jika kita mengubah cara kita belajar sejarah, dan yang terpenting semua orang harus bebas mengakses pengetahuan dari segala sumber.
Dengan demikian, bukan menghapus atau wajib-tidak wajib pelajaran sejarah di sekolah, tapi ganti cara belajarnya. Buat semenarik mungkin dan jujurlah.