BERANDAKOTA- Pengacara Bambang Widjojanto mengklaim kudeta terhadap Partai Demokrat adalah serangan ke negara karena melanggar UUD 1945 dan Undang-undang Partai Politik.
“Kenapa? Pasal 1 konstitusi menjelaskan kita bukan sekadar negara hukum. Kita ini negara hukum yang demokratis, artinya berbasis pada kepentingan rakyat,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3).
“Ini yang sebenarnya yang diserang negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah, bukan sekadar Partai Demokrat,” ujarnya.
Bambang mengatakan, jika orang-orang yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) diberi tempat dan fasilitas, maka pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan kekeliruan.
Bambang melihat hal ini sebagai persoalan yang serius. Menurutnya, semua partai dan lembaga bisa mengalami hal serupa seperti yang dialami Demokrat.
“Apalagi kemudian ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya sangat strategis sebagai KSP, simbol negara ada di situ,” tegas mantan Komisioner KPK itu.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melaporkan 10 orang yang terlibat dalam penyelenggaraan KLB Sibolangit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka dilaporkan lantaran diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
Laporan telah terdaftar dengan Nomor Perkara 172/pdt.sus-parpol/2021 PN Jakarta Pusat.
Bambang membocorkan dua dari yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Sibolangit dan Darmizal. Keduanya diketahui merupakan panitia KLB.
Ketika ditanya apakah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko termasuk salah satu dari 10 orang itu Bambang enggan menjawab.
“Nanti akan kita jelaskan kemudian. Pada saatnya akan kita bentangkan. Tapi kayaknya terlalu pagi kalau sekarang dikemukakan,” ujar Bambang.
Sebelumnya, sejumlah pakar hukum juga telah menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi pecatan kader Partai Demokrat ilegal lantaran tidak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB baru bisa digelar atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.
Seperti tercantum dalam UU Partai Politik, pemerintah harus menghormati AD/ART setiap partai. Pemerintah juga wajib berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan masalah partai.
Baca juga: Diduga Memalsukan Akta Pendirian Partai, AHY Dilaporkan Ke Polisi
(*red)
Sumber: CNNindonesia.com