Pemkab Boltim Gelar Bimtek Tata Kelola Keuangan BUMDes Berbasis SIA

0 127

BERANDAKOTA– Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Keuangan Bumdes Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Selasa (06/04) bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Sonny Warokka didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Priyamos dan menghadirkan salah satu perwakilan BPKP Sulut Mudzakir.

Dalam penyampaiannya, Mudzakir menerangkan bahwa Fokus BPKP di daerah adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dan desa. Untuk itu, BPKP memberikan konsultasi pengelolaan keuangan seperti membuat aplikasi sederhana SIA kepada BUMDes sebagai tulang punggung desa.

“Diharapkan dengan kegiatan Bimtek ini, tata kelola keuangan BUMDes di Boltim akan lebih baik, yakni pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” kata Mudzakir.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Boltim lewat sambutan bupati yang dibacakannya mengimbau agar Bimtek tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan penataan administrasi yang baik. Dengan begitu, BUMDes menjadi motor utama penggerak majunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Tentunya yang terpenting adalah BUMDes mampu menggali dan mengelola potensi yang ada di desa. Dengan cara seperti itu, desa dapat memberi nilai ekonomis yang besar bagi desa itu sendiri,” ujar Sekda.

Lanjutnya, BUMDes harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder baik dari pemerintah desa maupun daerah. Sebab, pada 2 Februari kemarin telah diterbitkan PP Nomor 11 khusus mengatur BUMDes. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes agar tidak main-main.

“Saya juga ingatkan kepada DPMD dan Inspektorat serta seluruh tenaga pendamping desa profesional agar dapat melakukan pendampingan dan pengawasan. Selain itu, terus lakukan evaluasi atas pengelolaan BUMDes,” katanya.

Ia juga berharap kepada seluruh peserta untuk serius dalam mengikuti Bimtek. Seluruh materi dari narasumber sebisa mungkin dipahami, dicerna dengan baik, dan diaplikasikan dalam pengelolaan BUMDes di desa masing-masing.

“Jangan sampai acara ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa ada manfaat yang kita dapatkan terkait tata kelola keuangan BUMDes,” ujarnya. (widy)

(Visited 34 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan