BERANDAKOTA —Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Setya Nugraha, Selasa (13/4) pagi, di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu.
Tatong pun mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kepala BPKP Perwakilan Sulut tersebut.
“Kami senang dan bersyukur atas kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut hari ini. Izinkan saya menyapa dalam bahasa adat kami, ‘dega’ nion don’,” kata Tatong.
Tatong menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sangat membutuhkan peran BPKP dalam melakukan pendampingan.
Baca juga: Resmi Ditutup, Berikut Pemenang Kategori Perangkat Daerah dan Umum IGA-KK 2021
“Pendampingan BPKP sangat kami butuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pendampingan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam APBD dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar bisa meminimalisir tingkat kesalahan yang bisa saja terjadi, “ ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sulut Setya Nugraha menyampaikan syukur atas sambutan Pemkot Kotamobagu.
“Saya sangat bersyukur karena hari ini bisa bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan wali kota dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Kotamobagu,” katanya.
Awalnya kunjungan tersebut hanya silaturahmi biasa antara ia dan wali kota, kata Setya, namun wali kota meminta agar pertemuan itu diperluas dan melibatkan kepala perangkat daerah agar sekaligus bisa melakukan diskusi dan tanya-jawab.
Baca juga: Jokowi Reshuffle Kabinet, Ngabalin: Insyaallah Pekan Ini
Terkait peran BPKP dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, menurut Setya, merupakan tugas lembaganya seperti melakukan pendampingan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga penyajian laporan keuangan.
“Kami sudah cukup lama bekerja sama dengan pemerintah Kotamobagu. Kami selalu siap melakukan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemkot Kotamobagu, bahkan terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik besar dengan anggaran besar. Tadi diskusi berkembang untuk dilakukan join audit antara BPKP dan Pemerintah Kotamobagu dalam hal ini Inspektorat,” ujarnya. (Cea)