Berandakota,Kotamobagu— Persoalan air bersih dan infrastruktur drainase di wilayah Kecamatan Kotamobagu Utara menjadi sorotan dalam rapat paripurna tahap II DPRD Kota Kotamobagu, Senin, 19 Mei 2025. Paripurna itu digelar sebagai bagian dari penyampaian surat keputusan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2024.
Shandry Anugerah Hasanuddin, legislator muda dari Fraksi PDIP sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, menyampaikan bahwa hingga kini, layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum optimal. Ia menyebut banyak warga di Kecamatan Kotamobagu Utara mengeluhkan pasokan air bersih yang kerap macet tanpa pemberitahuan.
“Panitia Khusus DPRD menilai layanan SPAM belum berjalan maksimal. Air sering tidak mengalir secara rutin. Warga di wilayah utara sangat terdampak,” kata Shandry saat membacakan poin-poin rekomendasi.
Selain soal air, DPRD juga menyoroti buruknya infrastruktur drainase, khususnya di Kelurahan Upai dan Genggulang. Drainase yang ada dinilai tak mampu menampung debit air saat hujan deras, menyebabkan air meluap ke badan jalan dan mengganggu aktivitas warga.
“Dinas Pekerjaan Umum perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jaringan drainase, terutama di titik-titik rawan genangan,” ujar Shandry.
Ia mendesak Pemerintah Kota Kotamobagu agar menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara serius. Menurutnya, persoalan air bersih dan drainase bukanlah hal baru, melainkan masalah lama yang terus berulang.
“Ini persoalan klasik yang sudah jadi keluhan warga bertahun-tahun. Pemkot harus memperbaikinya segera,” tegasnya.
Paripurna tersebut juga menjadi ajang bagi DPRD untuk mengevaluasi program dan kinerja pemerintah daerah, sekaligus menegaskan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap roda pemerintahan. ***