BERANDAKOTA – Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait penggunaan dana desa (Dandes), di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Rabu (29/9/2021) kemarin.
Kegiatan yang diprakarsai Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dihadiri langsung Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen Ricardo Sitinjak SH MH.
Terkait kegiatan itu, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto mengapresiasi kinerja dari Kejagung RI. Karena lewat kegiatan ini, Kejagung RI ingin memperbaiki Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Mengapresiasi kinerja dari Kejagung RI yang langsung dihadiri Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung RI. Tentu dengan langkah ini, Kejagung RI tidak ingin terjadi pidana korupsi di tingkat desa,” ujarnya.
Sebagaimana Bupati menangkap pernyataan Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen, bahwa proses hukum ada proses yang terakhir dilakukan. Namun bagaimana, ketika terjadi kesalahan atau melakukan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) maka diperbaiki.
“Itu luar biasa. Sangat-sangat mengapresiasi kepada Kejagung RI yang datang dan ingin memperbaiki BMR,” ujarnya.
Tak hanya itu, bahkan kejaksaan siap melakukan pendampingan ketika ada yang masih kurang dimengerti, terutama soal penggunaan dana desa (Dandes).
“Dengan harapan agar semua kepala tidak lagi ada yang terjerat kasus,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen Ricardo Sitinjak mengatakan, Kejagung RI ada yang namanya program jaga desa. Jaksa berintegritas untuk mendampingi para perangkat desa.
“Dengan harapan agar desa dapat melaksanakan penerimaan dan penyalurannya tepat guna,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa kedatangan ini, sekaligus untuk mengontrol jajarannya dan mencari tahu apa kendalanya.
“Nanti hasilnya kita akan bawa ke pusat untuk rapat bersama terkait masalah dibawah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri),” katanya.
Dengan kegiatan ini, Direktur B Jaksa Agung Muda Intelejen berharap semua tercapai, anggaran yang ada bisa diserap sesuai aturan perbulannya.
“Tentunya dengan penerapan anggaran desa tepat guna, maka masyarakat menikmati uang negara ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, desa tidak perlu takut dengan kejaksaan dan tim terkait.
Kita saling membuka apa kelemahan dan solusinya apa.
“Apalagi tingkat pendidikan kepala desa turun naik dan tidak semua merata atau sarjana. Jadi kita harus beri bimbingan dan jangan dibikin takut agar terserap anggaran negara untuk rakyat Indonesia,” tambahnya.
Diketahui, kegiatan tersebut selain dihadiri Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Koerniawan SH, juga dihadiri para Inspektur Daerah, Dinas PMD, dan perwakilan Kepala Desa (Sangadi) di masing-masing Kabupaten/Kota se BMR.*