Hadiri Pengukuhan Forum PAKSI, Wawali RVM Tegaskan Komitmen Pemkot Kotamobagu Perkuat Integritas
Berandakota Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), saat mewakili Wali Kota Kotamobagu menghadiri Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Masa Bakti 2026–2030 di Wisma Negara Gubernur Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus. Pengukuhan ini menjadi salah satu momentum untuk memperkuat gerakan pencegahan korupsi melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai integritas di tengah masyarakat.
Wawali RVM mengatakan, keberadaan Forum PAKSI memiliki peran penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk membangun budaya integritas dan transparansi, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.
“Pengukuhan Forum PAKSI menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk membangun budaya integritas, transparansi, dan pencegahan korupsi, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar RVM.
Menurutnya, penyuluh antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai integritas serta langkah-langkah dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Ia berharap, melalui Forum PAKSI, upaya membangun kesadaran antikorupsi dapat terus diperluas, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Kehadiran Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pengukuhan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pemkot Kotamobagu menilai penguatan nilai-nilai antikorupsi perlu dilakukan secara bersama-sama melalui edukasi, pencegahan, serta keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat. ***