Berandakota Bolmong– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulhan Manggabarani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow tidak membebani pemerintah desa dengan pengeluaran tambahan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sulhan menyusul adanya surat dari Panitia Pelaksana HUT RI ke-81 yang meminta setiap pemerintah desa menyediakan sejumlah bendera Merah Putih untuk mendukung rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan.
Menurut Sulhan, semangat memeriahkan HUT Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah desa yang saat ini dinilai memiliki keterbatasan.
“Jangan sampai semangat memperingati Hari Kemerdekaan justru menjadi beban baru bagi pemerintah desa. Banyak desa saat ini tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai, sehingga hampir seluruh kegiatan bergantung pada anggaran yang telah ditetapkan sesuai prioritas pembangunan,” tegas Sulhan.
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada desa dan masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit akibat musim kemarau berkepanjangan, banyak warga kehilangan mata pencaharian, terutama para tukang dan pekerja harian yang sepi pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus hadir meringankan beban masyarakat dan desa, bukan justru menambah beban pengeluaran,” ujarnya.
Sulhan pun mengusulkan agar Pemkab Bolaang Mongondow cukup menginstruksikan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat menyemarakkan HUT RI melalui kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, memasang bendera yang sudah dimiliki warga, serta menghias desa sesuai kemampuan masing-masing.
“Makna kemerdekaan bukan diukur dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari tumbuhnya semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap kondisi rakyat. Jangan sampai desa dipaksa mengeluarkan biaya di saat kemampuan keuangan mereka sangat terbatas,” tambahnya.
Ia berharap Pemkab Bolaang Mongondow dapat mengevaluasi kebijakan tersebut dan mengedepankan pendekatan yang lebih bijaksana serta berpihak kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dapat berlangsung khidmat dan meriah, tanpa menambah beban pemerintah desa yang saat ini tengah menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. ***