sites@duke
BERANDAKOTA-Hari itu kian dekat. Masyarakat akan memilih siapa pemimpin yang nanti akan menakhodai kapal yang bernama Sulawesi Utara. Namun kian hari, bau politik identitas makin menyengat. Bau itu mulai mengisi ruang-ruang percakapan masyarakat–mulai dari ruang offline hingga online.
Dari mana bau ini? Bukankah sebelumnya tidak ada? Ya, memang tidak ada. Ia ada ketika bau itu menjadi busuk. Ketika ia dipolitisasi. Ketika ia dikumandangkan oleh para intelektual dan politisi sebagai prinsip moral yang an sich.
Dan kini, dampak politik identitas (bau busuk) itu mengemuka dengan cara yang menyedihkan di kalangan masyarakat bawah–hasil dari perselingkuhan antara gagasan identitas dan politisasi bahwa “orang Bolmong mosti pilih orang Bolmong”.
Namun, Adakah keharusan moral di situ? Apakah itu cara satu-satunya menghormati identitas suku dengan memilih sesama suku?
Tidak ada jaminan. Dan tidak ada korelasi bahwa memilih dari sesama suku adalah ideal represntatif dalam prinsip demokrasi. Itu adalah artikulasi dari sebentuk politik “tribalisme”. Dan efek dari artikulasi ini hanya akan membentuk lapisan masalah dalam kehidupan yang beragam.
Di Amerika saat ini (maaf selalu menggunakan kasus di Amerika), setiap kelompok merasa seperti ini pada batas tertentu. Kulit putih dan kulit hitam, Latin dan Asia, pria dan wanita, Kristen, Yahudi, dan Muslim, liberal dan konservatif–semua merasa kelompok mereka diserang, diintimidasi, dianiaya, dan didiskriminasi.
Ketika si A, yang konon mewakili satu identitas di Sulut misalnya, memenangkan pilgub kali ini, maka asumsi yang akan menyebar di masyarakat adalah “kini kita sebagai orang Bolmong punya wakil di provinsi”. Terdengar bagus, bukan?
Tapi, ada tapinya, identitas yang lain berpikir dan mulai mengidentifikasi diri bahwa mereka dikalahkan; identitas mereka ‘sedang’ terpinggirkan; sedang di-anak-tiri-kan. Kita harus bersatu agar kita tidak ditindas.
Cepat atau lambat, Imajinasi itu akan membentuk corak berpikir masyarakat Sulut. Dan setiap identitas pun mulai mengalami pengerasan. Ia akan mempolarisasi masayarakat sampai pada tingkat yang paling tidak wajar. Contoh konkret dari ketidakwajaran itu bahkan terjadi di antara sesama masyarakat Bolmong sendiri dengan kicau-kicau yang memekakkan telinga. “Ngana orang Bolmong kong nyanda pilih orang bolmong; penjilat stau ngana sampe pilih orang luar; dega’ bo’ dia’ bi’ ko sidalom sin momili’ bi’ kon ibanya; mani’ka golput aka natua” dan banyak lagi yang tak bisa saya tulis di sini.
Dalam konteks ini, kehidupan macam apa yang kita harapkan dari kerusakan politik identitas? Ini sudah terlalu busuk. Orang Bolmong yang ingin memilih calon lain seperti dihukum menghianti identitasnya sendiri. Preferensi politiknya sebagai individu merdeka semacam tidak dianggap.
Di sini, ada dua argumen penting untuk dipertimbangkan mengenai dampak politik identitas.
Pertama, politik identitas secara harfiah menerima pepatah aktivis bahwa ‘pribadi adalah politik’. Setiap tindakan seorang individu selalu senantiasa hitam-putih, melanggengkan penindasan atau melawannya. Setiap individu yang merupakan anggota dari kelompok yang tertindas adalah diri yang tertindas, dan setiap individu yang merupakan bagian dari kelompok dominan adalah diri yang diistimewakan, tidak peduli pengalaman aktual yang mungkin dia miliki. Anda tidak pernah bisa lebih dari anggota grup identitas Anda.
Calon di luar Bolmong menurut argumen pertama ini tidak lebih adalah representasi kelompok yang diistimewakan, dan orang Bolmong yang memilihnya adalah individu yang melawan identitasnya sendiri, betapapun alasan ia memilih karena kehendaknya sendiri.
Kedua, politik identitas menempatkan politik pada tingkat konflik antar kelompok, bukan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk tujuan mereka sendiri. Dengan demikian, politik identitas melemahkan kemungkinan kompromi politik.
Sebagaimana disinggung di atas, argumen kedua ini membenarkan potensi konfilik antar sesama orang Bolmong yang dipicu oleh gagasan bahwa orang Bolmong harus pilih orang Bolmong. Titik. Yang tidak, dega’ bo’ dia’ ko sidalom”. Menyedihkan, utat.
Pada akhirnya, begitulah bentuk politik identitas bekerja. Dan secara praktis ia dapat mengemuka sebagai bentuk tribalisme politik, disamping diam-diam menggunakan politik ketakutan. Ia menggeser rasionalitas politik demi memenuhi ambisi dan imajinasi irasionalnya–sumber konflik yang bisa terjadi di mana saja. Dan Sulut, yang dikenal sebagai masyarakat multikultural dan toleran, akan menghadapi bahaya jika kultur politik busuk ini tidak segera dicampakkan.
Politik Identitas (Bagian Tiga)