Rasanya beda bukan, ketika Covid-19 baru muncul pada 2020? Jelas beda. Buktinya kita ketakutan. Kebijakan dari atas ke bawah langsung jalan. Meminjam ungkapan Presiden Jokowi terbaru “kebijakan harus cepat-tepat demi hadapi situasi extraordinary“.
Teranyar, pada Jumat 24 Juni 2021, Indonesia pecah rekor harian. Kasus Covid-19 tembus 20 ribu. Untuk jumlah total positif sampai hari ini sudah 2,05 juta.
Kita mengira Covid-19 sudah bisa diajak hidup bersama. Nyatanya, ia kembali membara di saat kita sudah mulai terbiasa. Rupanya ia belum bosan. Tak seperti kita sekarang–bosan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.
Berjalannya waktu yang hampir dua tahun hidup bersama Covid-19 sembari menghitung kasus harian positif, sembuh, dan meninggal, memang membuat kita bosan. Setiap hari kita terpapar informasi tentang virus ini (semoga cuma terpapar informasi).
Jika diibaratkan kebutuhan pokok, misalnya minyak goreng, yang melimpah di pasar, maka Covid-19 tak lagi begitu bernilai. Di sini, kita semacam melihat hukum utilitas marginal bekerja. Covid-19 bak minyak goreng yang melimpah di masyarakat hingga membuat nilainya berkurang.
Artinya, segala sesuatu yang berlebihan baik itu barang, jasa, bahkan virus, berlaku suatu kepuasan yang membuat nilai setiap unit barang berkurang.
Namun, Covid-19 bukan bahan pokok. Ia adalah virus yang bisa mengancam nyawa. Ia dihindari, diatasi, dan ditakuti. Ia tak punya nilai subjektif seperti pada barang-barang konsumsi. Jadi, apa yang membuat kita bosan padanya (Covid-19)?
Kita bisa mengajukan dua jawaban di sini. Pertama, kita bosan dengan informasi kasus harian yang tiada henti alias melimpah. Kedua, kita bosan takut, atau bosan menghindar dari virus ini.
Jika memang seperti itu kenyataannya, apakah kita butuh kebijakan yang lebih ketat? Apakah kita butuh lockdown?
Lockdown adalah jawaban yang mewah hari ini, meski diragukan dari sisi kalkulasi ekonomi. Presiden Jokowi masih teguh menyatakan pemerintah tetap memutuskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sementara di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memberi saran ke Jokowi untuk segera mengambil kebijakan lockdown lantaran bisa mengurangi risiko kerugian ekonomi.
Menurut Bima, lockdown nasional membutuhkan biaya kurang lebih Rp 11-25 triliun selama 14 hari.
Khusus untuk DKI Jakarta, ia mengasumsikan anggaran untuk lockdown mencapai Rp 550 miliar. Jika ini dilaksanakan dua pekan, kebijakan pembatasan total di Ibu Kota memerlukan dana sampai Rp 7,7 triliun. Sebab, katanya, Jakarta memiliki kontribusi 70 persen pada perputaran uang negara.
Skenarionya begini: lockdown dilakukan dalam dua pekan selama pekan terakhir Juni sampai Juli, risiko Indonesia untuk kehilangan pendapatan domestik bruto atau PDB sekitar Rp 77-308 triliun. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi 3-4,5 persen pada akhir 2021. Namun bagaimana jika tidak diterapkan lockdown?
Bhima memprediksi risiko kehilangan PDB akan lebih besar, yakni bisa mencapai Rp Rp 463-848 triliun. Dengan skenario tanpa lockdown, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali terkontraksi 0,5 persen.
Jika sebelumnya kita berada dalam dilema antara ekonomi dan nyawa menghadapi pandemi ini, maka sekarang kalkulasi ekonomi menjadi ukuran dari semua kebijakan terkait Covid-19. Tetapi bukan berarti ekonomi lebih penting dari nyawa. Itu merupakan suatu penilaian paling bodoh dalam konteks saat ini.
Di sini, tampak pula unsur trolley problem, suatu dilema etis antara mau hitung-hitungan risiko atau taat pada prinsip, apa pun yang terjadi. Namun bukankah kebijakan politik adalah sarangnya ide-ide utilitarianisme, lebih khusus terkait pandemi sekarang?
Dengan demikian, tantangan pemerintah saat ini ada dua: membuat masyarakat untuk kembali tidak bosan dan memilih kebijakan antara lockdown atau PPKM.
Menindaki tantangan ini memang tak semudah Cristiano Ronaldo menggeser minuman soda yang merugikan perusahaan minuman itu hingga miliaran rupiah. Ada nyawa dan kepentingan jangka panjang menghadang di depan kita.
Selain itu, kita tidak sedang memegang prinsip “bisa karena terbiasa”. Proses vaksinasi terus berjalan dan itu jalan yang paling mungkin untuk menjadi “bisa”. Sebab, Covid-19 membuktikan bahwa ia bukan suatu entitas yang bisa seenaknya diajak untuk “terbiasa”.