Wali Kota-Wawali Kotamobagu Hadiri Rakor Provinsi Sulut

0 163

BERANDAKOTA– Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara bersama Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (30/3) pagi tadi, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara ini, mengangkat tema “Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera”.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam pemaparannya menyampaikan rencana pengembangan destinasi wisata di mana Sulut menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas.

“Sulut menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas. Dan ini tentu berkonsekuensi anggaran dan tentu menjadi perhatian kita bersama. KPK meminta kepada para kepala daerah se-Sulut agar memanfaatkan keberadaan APIP baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat di daerah. Ini demi pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” ujar Gubernur Olly.

Menurut Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, pelaksanaan rakor sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.

“Materi yang dibahas adalah peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendorong pembangunan di Sulut, khususnya terkait pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Kotamobagu sendiri sebagai kota jasa dan perdagangan, juga intens dalam pengembangan sektor pariwisata,” kata Wali Kota.

Lebih lanjut, kata wali kota, kegiatan seperti ini sangat baik untuk penyelenggaran negara khususnya para kepala daerah agar lebih meningkatkan pengawasan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.

“Kegiatan seperti ini sangat bagus untuk mengingatkan kita selaku penyelenggara negara agar senantiasa afirmatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar pelaksanaan anggaran di daerah senantiasa dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pembicara dalam rakor kali ini di antaranya Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK RI, Agustina Arumsari, Deputi Kepala BPKP Bidang investigasi, Bachtiar Sinaga, dan Inspektur I pada Itjen Kemendagri. (*)

(Visited 5 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan