BERANDAKOTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu gelar rapat bersama OPD terkait dalam rangka membahas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Rabu (20/09).
Ketua Bapemperda DPRD kotamobagu Begie Gobel menyampaikan, dicabutnya UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan UU No. 1/2022 tentang HKPD membuat Pemda harus menyesuaikan Perda-Perda.
Sejak tanggal 9 Augustus bulan lalu kata Begie, DPRD Kota Kotamobagu kerja marathon memburu waktu untuk menyelesaikan Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, delegasi dari UU No. 1/2022 tersebut di atas.
“Sudah sembilan kali pertemuan, mulai dari Rapat Kerja, Pra, hingga pembahasan. Semua dilakukan mengejar ‘deadline’ karena harus jadi Perda sebelum penetapan APBD,” ujarnya.
Menurutnya, dalam R-APBD ada ‘targetting’ PAD dan PAD harus merujuk ke Ranperda Pajak dan Retribusi terbaru dan akan meng-‘omnibus law’ 58 Perda lama. (ADVETORIAL)